FTAD Jerowaru Geruduk Kantor Desa

0
164

JEROWARU, Warta Rinjani – Forum Transparansi Aggaran Desa (FTAD) Jerowaru, kembali mendatangi Kantor Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Kedatangan sejumlah masyarakat ini mempertanyakan kejelasan sumber anggaran pembangunan Kantor Desa Jerowaru yang dianggap bermasalah.

“Kedatangan kami untuk menanyakan kejelasan sumber anggaran pembangunan kantor Desa Jerowaru, yang diduga ada pungli,” kata Ketua FTAD, Hasan Gauk, Rabu (22/1).

Ia mengatakan, ada dugaan mal administrasi terkait dengan penarikan sumber anggaran pembangunan kantor desa karena belum memiliki dasar hukum. Sumber yang dimaksud yakni dari PTSL dan DBHCT.

Ia menyebutkan, potongan DBHCT sampai Rp. 800 ribu dan potongan PTSL mulai dari Rp. 200 ribu hingga Rp. 300 ribu.

Dua sumber ini, jelas Hasan, harus dibuatkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum pungutan. Karena tidak ada sumber hukum akhirnya Pemdes bingung kemana arah laporan tersebut.

“Pemdes dan pihak-pihak di dalamnya patut diduga melakukan mal administrasi dan patut diduga ada pungli. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2018-2019 ada,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Jerowaru, Wildan Jauhari menjelaskan, terkait dengan pembangunan kantor Desa Jerowaru yang tekesan molor dari tahun 2017 sampai saat ini memang ada kendala anggaran.

Dulu, kata Wildan, pembangunan kantor desa berasal dari dana desa (DD). Namun, setelah perubahan nomenklatur terkait DD yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan kantor desa membuat pembangunan macet. Bahkan, yang awalnya dianggarkan Rp. 1 miliar lebih, turun menjadi Rp. 900 juta.

Dulu sebelum ada larangan, jelasnya, anggaran yang bersumber dadi DD sebesar Rp. 250 juta. Untuk melanjutkannya, munculah sumber-sumber anggaran lain yakni dari tanah pecatu, potongan PTSL, potongan DBHCT, dan BUMDes.

Ia mengatakan, terkait dengan LPJ tahun anggaran 2019 ini sudah rampung. Sementara LPJ tahun sebelumnya ia mengaku tidak tahu.
“Karena saya dilantik jadi sekdes akhir 2018. Jadi yang saya buatkan LPJ itu ketika saya mulai ditetapkan. Meski begitu, saya sangat apresiasi cara pemuda ini, agar semua persolan bisa clear, dan Pemdes khususnya ada yang awasi,” tandasnya. (cr-pol)

Berita dan Photo : Saipul Yakin/Warta Rinjani
Berita Photo “GERUDUK” FTAD menggeruduk Kantor Desa Jerowaru lantaran pemerintah setempat dianggap tidak transparan.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar