Gempar NTB Pertanyakan Anggaran Pembangunan RTLH Loteng

0
165
Gempar NTB saat melakukan hearing di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lombok Tengah

LOTENG, Warta Rinjani – Gerakan Masyarakat Peduli Anggaran (Gempar) Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan kejelasan anggaran pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah diprogram Pemerintah Daerah Lombok Tengah. Pertanyaan tersebut dilontarkan saat  menggelar dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah, Rabu (1/7).

Ketua Gempar NTB, Hamzan Halilintar menyebutkan, dengar pendapat yang dilakukan bersama DPRD Lombok Tengah merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait ketidakjelasan program pembangunan RTLH yang tidak kunjung direalisasikan, bahkan terkesan terhenti. Kondisi itu diperparah dengan kenyataan banyaknya masyarakat yang telah terdata akan memperoleh bantuan, merobohkan rumahnya.

“Ada sekitar 300 unit rumah yang sudah dirobohkan pemiliknya dan saat ini tidak memiliki tempat tinggal. Sampai kapan masyarakat disuruh bersabar?” tegasnya.

Ia mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan bantuan itu dengan tanpa memanfaatkan situasi pandemi saat ini sebagai dalih karena SK bantuan itu, menurutnya telah keluar jauh sebelum terjadinya wabah corona.

Baca Juga  Telkom Indonesia Targetkan Pemasangan Fiber Optik di Mandalika Tuntas September 2021

Selain meminta pertanggungjawaban kelanjutan program itu, Gempar juga mempertanyakan ketidakjelasan arah penggunaan anggaran dana yang seharusnya diperuntukan untuk membangun RTLH.

Menanggapi persolan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah menyebutkan bahwa pihaknya telah bekerja dan berusaha dengan maksimal dalam mempertahankan anggaran tersebut namun karena adanya wabah corona membuat anggaran tersebut difokuskan pada penanggulangan covid-19. 

“Mudah-mudahan dengan diterapkannya era new normal ini, semua bisa berjalan sebagaimana mestinya,” sebutnya. 

Kepala BPKAD Lombok Tengah Bq. Aluh Windayu, SE, membenarkan apa yang dilontarkan oleh Ketua Komisi III Loteng tersebut, sebab anggaran yang awalnya diperuntukkan dalam pembangunan RTLH, telah dialihkan menjadi penanganan wabah covid-19. Pihaknya berjanji akan memprioritaskan kegiatan tersebut saat kondisi keuangan daerah dan keadaan mulai stabil.

“Untuk DAK sudah ada kategori masing – masing, dan mempunyai alokasi dana yang berbeda-beda,” ujarnya.

Adapun terkait SK kontraktor yang akan membangun RTLH tersebut, pihaknya membenarkan kalau keputusan itu telah keluar sebelum terjadi covid-19, namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan membuatnya menjadi tertunda. 

Baca Juga  Berdayakan Ekonomi Mustahiq, Baznas Lotim Gandeng Instansi Pemerintah

“Kami menyarankan agat masyarakat bersabar sebab kegiatan ini sudah pasti dikerjakan,”sebutnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Lombok Tengah L. Rahardian menjelaskan bahwa, pendanaa bantuan RTLH tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),  BSPS (Dana Pusat) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun karena adanya wabah covid-19 anggaran tersebut menjadi dicoret. 

“Kami faham dengan kondisi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan RTLH namun keadaan dan kondisi saat ini yang membuat kita tidak berdaya,” tandasnya.

Dari pantauan media terhadap persoalan diatas yang hingga kini belum mendapatkan titik temu, kemungkinan besar aksi serupa akan berlanjut dengan membawa massa lebih besar apabila tuntutannya tidak diakomodir. (Yk).

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar