Kades Gerung Permai Dukung Penghapusan Insentif

0
167

SURALAGA, Warta Rinjani—Polemik penghapusan insentif atau tunjangan perangkat desa beberapa minggu lalu telah ramai mengundang polemik. Buntutnya, beberapa perangkat desa mengajukan aksi protes hingga hearing ke DPRD Kabupaten Lombok Timur, Senin (6/01).

Sikap berbeda ditunjukkan Kepala Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga Lombok Timur (Lotim), H. Ridwan. Dirinya memilih untuk tidak mengizinkan perangkat desanya mengikuti aksi protes kebijakan pemerintah. Ia menilai aksi protes hanya akan menghambat pekerjaan di desa.

H. Ridwan tak ragu menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemkab Lotim. Dirinya mengimbau kepada perangkat desanya agar lebih fokus menjalankan tugasnya di desa.

“Kalau kami memilih lebih mendukung pemerintah daerah dalam penghapusan insentif ini. Karena itu, perangat desa yang di bawah pimpinan saya lebih diminta fokus bekerja,” ucapnya kepada Warta Rinjani.

Dukungan ini bukan tanpa alasan. Ridwan berpandangan bahwa sebagai pemimpin, penting memperhatikan kondisi daerah.

“Saya tidak izinkan perangkat desa saya mengikuti aksi protes, masih banyak pekerjaan di desa yang belum dituntaskan,” katanya.

Baca Juga  Yuli, Korban Perdagangan Manusia Dipulangkan

Senada, Kaur Kewilayahan Pemdes Gerung Timur, Ziaulhaq mengatakan, imbauan kepala desa dipandang positif. Secara pribadi ia menilai, aksi protes tersebut tidak perlu dilakukan.

Menurut Ziaulhaq, setiap kebijakan pemerintah dilatarbelakangi alasan yang jelas. Karena itu, dirinya bersama Kaur yang lain mendukung imbauan kepala desanya.

“Dalam membuat kebijakan, tentu sudah dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, alasannya pasti jelas. Mengenai insentif, itu tidak jadi masalah, kita cari dari usaha yang lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ziaulhaq mengaku dirinya tidak mendapat tekanan apapun untuk mengikuti imbauan tersebut. Dirinya menilai positif kebijakan kepala desa, sehingga dilaksanakan.

“Mengenai tekanan, kami tidak ditekan atau diancam jabatan, kami hanya menilai positif kebijakan kepala desa, sehingga kami ikuti,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (PKKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Hj. Martaniati mengatakan, penghapusan tunjangan itu lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim ingin menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun begitu, penghapusan ini dipastikan tidak ada dampak negatif terhadap penghasilan perangkat desa.

Baca Juga  Kejati NTB: Masukan Masyarakat Akan Menjadi Bahan Penyusunan Addendum PT. GTI

“Malah sebaliknya, penghasilan tetap (siltap) perangkat desa akan meningkat,” ucapnya.

Untuk siltap sekdes misalnya. Awalnya siltap yang diterima Rp. 1.450.000 ditambah tunjangan sebesar Rp. 400.000. dengan jumlah itu maka siltap yang diterima menjadi Rp. 2. 022.000.

Penghapusan tunjangan ini, jelasnya, lantaran selama ini Pemkab Lotim mengalami pembengkakan anggaran mencapai Rp 4 miliar. Pembengkakan anggaran ini sangat dirasakan karena pemekaran desa dan dusun di beberapa daerah. Karena itu, kedepan akan dibuatkan regulasi terkait ditiadakannya tunjangan tersebut.

Marniati menegaskan perangkat desa sudah menerima siltap sesuai dengan PP 11 seperti golongan IIA. Dengan penghapusan tunjangan ini pihaknya berharap ada pengertian dari perangkat desa.

“Kita mengalami pembengkakan anggaran hingga Rp 4 miliar, ini karena permintaan pemekaran desa dan dusun, apalagi jika sudah mekar. karena itu kita mohon pengertian dari pemerintah desa,” ulangnya. (cr-hen)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar