Kalangan Pendidikan Dominan Sepakat Hapus UN

0
213

Editorial, Warta Rinjani – Rencana penghapusan Ujian Naisional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim, pada tahun 2021 mendapat respon beragam. Namun tidak sedikit yang mendukung ujian itu dihapus.

Kepala SMAN 1 Suralaga, Drs. M. Zahidi, M.Pd, misalnya. Ia mengaku sangat mendukung jika UN dihapus. Hanya saja, pola lain sebagai ganti UN harus ada.

“Penghapusan UN harus jelas, biar tidak terjadi kesalahpahaman oleh semua lembaga pendidikan. Jangan hanya menghapus tapi tidak ada kebijakan-kebijakan yang mendukung,” ucapnya kepada Warta Rinjani, Kamis (19/12).

Sebagai ganti UN, kabarnya Nadiem tengah menyiapkan pola asesmen kompetensi. Pola ini nantinya bisa diterapkan bagi peserta didik yang akan menamatkan pendidikannya.

Terhadap pola asesman kompetensi ini, Zahidi juga masih menanyakan bentuk detailnya. Karena itu, petunjuk teknis pelaksanaannya juga hatus di-break down lebih rinci. Dengan dikian, pugak sekolah tidak bingung dengan pola pengganti UN tersebut.

Kendati memberikan dukungan, ia juga menilai penghapusan UN terlalu cepat diwacanakan oleh kementerian terkait. Imbasnya sangat bisa mempengaruhi siswa-siswi yang akan menghadapi ujian nasional tahun 2020 ini.

Diketahui, rencana penghapusan ini mulai diberlakukan di tahun 2021. Mau tak mau rencana penghapusan ini sangat berdampak bagi kesiapan siswa-siswi yang akan ujian nasional tahun ini.

Jika ujian nasional dihapus, lanjutnya, standar kompetensi yang dikeluarkan seperti apa. Mengingat standar dalam membina karakter siswa harus jelas pula.

Pembinaan karakter disebutnya sangat penting. Karena ini menyangkut prilaku siswa dalam bergaul, menuntut ilmu, belajar, sopan santun di lingkungan sekolah.

“Aspek-aspek seperti ini harus diperhatikan,” tegasnya.

Jika aspek-aspek itu diabaikan, sebagus apapun nilai yang didapatkan siswa dalam mata pelajaran, sekolah berhak tidak meluluskan sesuai standar-standar kurikulum yang ditetapkan.

Dengan adanya rencana penghapusan UN ini diharapkan anggaran untuk sekolah bertambah. Tujuannya agar anak kurang mampu, anak yatim dan terlantar dapat tetap menuntut ilmu.

Baca Juga  Sembalun Jadi Pusat Pembelajaran Gratis

Khusus di SMAN 1 Suralaga, sekolah yang dipimpin Zahidi ini memiliki visi, anak miskin tidak boleh putus sekolah. Anak-anak kurang mampu dari segi biaya harus digratiskan supaya tetap bersekolah demi menggapai cita-citanya.

Sementara itu, siswa SMAN 1 Suralaga, Husnul dan Soraya yang kini menginjak kelas 3 juga mendukung kebijakan Kemendikbud atas rencana dihapusnya UN. Keberterimaannya terhadap penghapusan UN lantaran ujian itu dianggap xukup mwmbuat siswa tertekan secara psikologis.

Hal sama juga dipaparkan Kepala MTs Mambaul Bayan, Kecamatan Sakra, Juhairiiah SPd. Ia mengaku sangat sepakat andai UN benar-benar dihapus. Persetujuannya untuk menghapus UN ini lantaran ada beberapa hal yang sangat tidak menguntungkan peserta didik.

“Misalnya begini, saat anak-anak kami lulus dari sini, ketika mereka masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, mereka juga akan dites. Lalu apa gunanya hasil ujian yang telah mereka terima,” ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga menilai UN yang sudah berjalan selama ini banyak menghabiskan biaya. Ini karena rentetan sebelum UN ada jenis ujian-ujian lain yang juga menyedot biaya.

Senada juga disampaikan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Johari Marjan mengatakan, secara pribadi ia menyambut baik wacana revisi UN ini. Rencana penghapusan UN dianggap ide yang bagus.

“Rencana Menteri Pendidikan merevisi UN ini merupakan ide bagus,” katanya, kepada Warta Rinjani, belum lama ini.

Sebagai ganti penghapusan UN itu, Mendikbud rencanannya akan menerapkan sistem standar literasi dan numerik. Sistem ini dianggap justru malah lebih bagus.

“Sistem literasi ini lebih ke persoalan penalaran tentang sesuatu yang dipahami. Sehingga,  bisa menghasilkan produk,” ucapnya. 

Selama ini sistem UN disebutnya hanya berpaku pada aspek kognitif semata. Bahkan, UN cenderung menjadi momok bagi siswa dan guru. Sistem UN ini kelihatan seperti sistem kejar target bagi guru. 

Baca Juga  Kapolda NTB Nilai Kapolres Lotim dan Jajaran Gagal Tegakkan Hukum

Ia menilai sejauh ini sistem UN belum memberikan solusi atas dunia pendidikan. Namun, hanya sebagai penentu akhir dari sebuah jenjang pendidikan. Sehingga sistem UN memang harus direvisi dengan pola yang lain. 

Dengan sistem standar literasi dan numerik diyakini akan lebih menarik .Namun demikian, tidak berarti sistem ini lebih meringankan bagi peserta didik.

Untuk itu, selain kesiapan siswa dan guru, lanjutnya, juga perlu persiapan pengaturan pada perangkat pembelajaran. Tujuannya agar secara administratif guru lebih terlihat proaktif.

“Kalau polanya begitu, dengan 6 mata pelajaran misalkan, akan lebih berat kecuali, 1 atau dua mata pelajaran. Namun akan ditunggu kejutan dari Mendikbud pada atau sistem yang dibangun masih kita tunggu. Tapi, ini masih wacana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Zainuddin mengatakan, penghapusan UN masih sebatas wacana. Ia memastikan UN tidak akan dihapus dan hanya akan diubah metode implementasinya.

“Khusus di Lotim sudah kita sosialisasikan dan tetap diberlakukan pada tahun 2020 dan 2021,” jelasnya.

Ia menyebut penghapusan UN ini sebagai wacana yang sudah lama digelindingkan. Hanya saja, wacana ini semakin santer terdengar ketika terjadi perubahan tampuk kepemimpinan di kementerian terkait.

Ia menjelaskan, UN pada 2019 kemarin bukan sebagai syarat kelulusan. UN hanya sebagai standar evaluasi dari delapan standar pendidikan nasional.

Diterangkan, ujian berstandar nasionsl harus ada seperti UN. Dengan adanya ujian standar ini bisa menjadi ajang evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Lewat evaluasi inilah akan diketahui target serapan dan rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Andai UN dihapus, bebernya, akan berdampak vital bagi penyelenggaraan dunia pendidikan. Terlebih selama ini pemerintah pusat selalu memberikan bantuan fasilitas berupa komputer untuk penyelenggaraaan UN kepada sekolah.

“Kalau UN dihapus, maka akan sia-sia bantuan alat yang diberikan. Itu juga jadi bahan pertimbangan. Karena itu, saat rakor Mendikbud bersama kepala dinas pendidikan sebagian besar menolak UN dihapus,” jelasnya.

Terkait dengan perubahan metode ujian, Zainuddin menegaskan, perlu ada sistem zonasi dalam penyelenggaraan ujian. Misalnya, ada zonasi timur, tengah dan barat serta pedalaman. Masing-masing zona ini harus menghadirkan model soal ujian yang berbeda. Mengingat setiap zona memiliki karakteristiknya masing-masing.

“Saya yakin UN akan tetap dilaksanakan, dan itu sudah kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah,” tandasnya.

Reporter : Hairul A Subawai, Saipul H Yaqin, Sulfi
Editor : Fathur Roziqin

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar