Katanya Sembako Kena Pajak, Gimana sich?

0
167

OPINI– Penerapan pajak untuk para pelaku usaha besar, lembaga profit berpenghasilan tinggi sudah menjadi bukan rahasia lagi, bahkan pajak menjadi kewajiban bagi pelaku bisnis. Pemberlakuan pajak ini menjadi hal tidak aneh bagi sebagian pelaku usah yang bertahun – tahun.

Namun pemberitaan yg baru ini, sangat mengagetkan semua pihak atas akan di berlakukannya pajak bagi sembako. Sedikit dan sangat mengada-ngada menurut beberapa pengamat. Kajian dan ajuan terhadap peraturan perpajakan bagi pedagang kecil tentu tak adil. Pedagang pasar, yang hanya mengandalkan pembeli senin- Kamis dan tidak setiap hari mereka mendapat untung. Sukur-sukur modal kembali, jika tidak mereka akan sisakan dan jual tuk esok sampai laku dagangannya. Bahkan mungkin banyak yang rugi akibat terlalu lama tak laku dan pembeli tak minat dan akhirnya dagangan mereka tak layak jual.

Pemerintah mesti berfikir luas, mesti memiliki pilihan-pilihan atau alternatif lain untuk membuat sebuah aturan, tidak hanya menguntungkan untuk negara tapi yang terpenting untuk rakyat. Penjelasan pemerintah kenapa harus di berlakukan pajak untuk sembako diantaranya : Pertama, memberi edukasi bagi pelaku usaha yang menjual barang sembako melampaui aturan artinya menaikkan harga yang cukup tinggi, sehingga akan berdampak pada merugikan yang lain. Kedua, pajak yang dikenakan ini tidak lain dan tak bukan akan kembali kepada rakyat karena pajak itu akan di gunakan sebagai tambahan subsidi bagi rakyat yg membutuhkan. Ketiga, bagi warga yang tidak mampu berpajak maka tidak diberatkan, dan posisi mereka akan dialihkan menjadi penerima subsidi pemerintah.

Perlu diketahui bahwa pajak ini tidak terlalu berat, hanya 1 persen dari harga jual. Ilustrasi nya Harga 10 ribu beras akan di kenakan 1 persen, sekitar 100 rupiah untuk pajak.

Sembako kena pajak itu tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hal ini yang akan dibahas dan diajukan dalam rapat DPR nanti. Bahan-bahan sembako yang akan kena PPN tentu kebutuhan sehari-hari masyarakat yang sekiranya gampang dan mudah terjangkau dengan ekonomi. Beras, daging, telur, turut ikut kena pajak. Dampak dari aturan ini akan membuat agen awal semakin menaikkan harga dan pendistribusian ke pedagang kecil akan semakin tinggi juga untuk harga jual ke pembeli.

Beberapa komentar ikut tak sependapat dan meminta untuk tidak di lanjutkan dan bahkan harus di batalkan. Turut juga Masyarakat masih dihadapkan dengan sulitnya ekonomi di masa pandemi, boro-boro mengingat pajak yang harus mereka keluarkan.

Seharusnya pemerintah lebih bijak, Arif dalam mengambil dan membuat sebuah aturan. Catatan bagi semua bahwa rakyat tidak butuh aturan sulit tapi mereka butuh aturan yang bisa memahami kebutuhan mereka.

Rakyat menjerit dan semakin terpuruk dengan kebijakan ini. Pemerintah jika ingin menambah pendapatan bisa dengan jalan yang lain. jangan sampai masalah perut rakyat yang jadi korban. Siapa yang akan membela dan memperjuangkan rakyat jika bukan pemerintah di lingkar Pancasila yang berkeadilan.

Kita tunggu keputusan dan akhir dari usulan ini. Tetap dukung rakyat dan selaraskan tujuan demi terciptanya negara yang makmur.

Penulis : Unwanul Hubby, M.Pd

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar