KLS Dianggap Ngodop Masyarakat Selatan

0
532

SELONG, Warta Rinjani—Keberadaan Komite Komite Kabupaten Lombok Selatan (KLS) terus menuai sorotan. Tidak sedikit sorotan itu meminta aparat penegak hukum mengaudit aliran keuangan lembaga tersebut.

Jumat malam (7/2) kemarin, pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lotim menggelar diskusi terkait rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Diskusi ini gelar lantaran hangat perbincangan masyarakat terkait rencana pembentukan KLS.

“Ini hanya wadah klarifikasi saja, karena KLS ini kalau kita ibaratkan seperti api dalam sekam,” kata Ketua MPI KNPI Lotim, Muhanan Rasuli.

Klarifikasi terhadap rencana pembentukan KLS ini dianggapnya sangat perlu. Mengingat forum diskusi yang diselenggarakan KNPI itu dipastikan bukan untuk menyerang siapapun.

Karena itu, ia meminta agar Komite KLS tidak takut bicara. Lewat diskusi itu diyakini akan banyak ppersoalan yang bisa dipecahkan bersama.

“Ini penting diungkapan agar tidak melulu yang disalahkan Bupati dan Wakil Bupati Lotim,” sambungnya.

Kata Muhanan, klarifikasi dari dewan maupun komite pemakaran KLS akan menjadi informasi baik untuk masyarakat. Selama ini KLS seolah menjadi isu liar di tengah masyarakat.

Baca Juga  Kabur Saat Pelatihan di BLKLN Jatim, CPMI Asal Lotim Alami Patah Tulang

Menurutnya, masyarakat selatan yang berada di lima kecamatan mendukung terbentuknya KLS. “Namun yang jadi aneh, sudah tahu moratorium belum dibuka, tapi kok DPRD Lotim ketok anggaran untuk DOB KLS. Ini ada apa?,” tanyanya.

Sementara itu, Anggota Komite Pemekaran KLS, Joyo Supeno mengatakan, ia tidak punya kapasitas dan wewenang menjelaskan soal anggaran. Ini karena ia hanya seorang anggota di komite pemakaran.

Ia mengatakan, selaku komite pemekaran ia berharap KLS segera terwujud. Lewat adanya KLS ini diharap membawa manfaat bukan hanya terhadap pembangunan, tapi juga terhadap ekonomi khususnya di wilayah selatan. 

Pada tahun 2009 lalu, jelasnya, perjuangan terhadap KLS sudah maksimal bahkan pengajuan DOB KLS ini sudah sampai ke DPRI, Kemendagri melalui Dirjen otonomi daerah. Hanya saja, KLS dibahas melalui hak inisiatif DPRI. Kondisi ini berpengaruh terhadap perjalanannya di eksekutif. 

Masih kata Joyo Supeno, buntut dari itu, antara legeslatif dan ekstekutif tidak ada titik temu. Pihaknya mengaku sempat mengawal KLS ini sampai sidang terakhir pada masa Presiden SBY.

Baca Juga  Curanmor Modus Tebus Lagi Marak di Lotim, 7 Pelaku Diamankan

Namun rupanya perpindahan dari SBY ke Jokowi sebagai presiden ternyata sangat berpengaruh bagi perjalan DOB KLS. 

“Ini adalah jalan panjang perjuang komite pemekaran. Bukan agenda odop-mengodop (menghibur) masyarakat selatan. Kalau mau, mari delapan kecamatan ini bersatu, lalu kita sama-sama dorong ini sebagai isu nasional,” katanya. 

Sementara itu, mantan anggota DPRD Lotim, Ummi Syarkawi mengatakan, DOB KLS bukan tidak bisa terwujud. Tinggal menunggu moratorium untuk dibuka kembali.

Ia menjelaskan, perjuangan KLS ini dari dulu sudah sampaj ke tahap verifikasi oleh tim dari pusat.  Verifikasi pertama katanya, peluang KLS terbentuk sangat besar, namun saa verifikasi kedua tiba-tiba persoalan muncul yakni soal dimana letak pusat pemerintahan KLS.  Tim verikasi waktu itu menemukan masalah ini, sehingga peluang mekar pada saat itu tertunda. 

“Agar tidak terjadi hal serupa, silahkan komite pemekaran KLS yang sekarang mengumpulkan tokoh-tokoh untuk sama-sama menyelesaikan persoalan tersebut,” tandasnya. (cr-pol) 

Saipul Yakin/Warta Rinjani

DISKUSI: Para pengurus KNPI Lotim menggelar diskusi terkait pemekaran KLS.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar