Mantan Sekda Lotim Diperiksa Jaksa Terkait Proyek Dermaga Labuhan Haji

0
958

LOMBOK TIMUR, wartarinjani.net – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Drs. H.Rohman Farly, MM dalam kasus dugaan korupsi proyek penataan dan pengerukan Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur, Kamis (25/2).

Rohman Farly dicecar 30 pertanyaan seputar proses tender proyek Dermaga Labuhan Haji yang memenangkan PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN) senilai hampir Rp. 39 miliar pada tahun 2016 silam.

Usai diperiksa hampir 4 jam lebih, Rohman Farly memberikan keterangan kepada awak media didepan gedung Kejari Lombok Timur.
Dia mengakui mengetahui persis proses penganggarannya.
Saat menjabat sebagai Sekda, kata Rohman Farly, hanya menyiapkan KUA-PPAS . Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

“Sesuai dengan kontrak, rekanan pemenang boleh meminta uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak keseluruhan,” papar Rohman kepada wartawan.

Baca Juga  Gubernur NTB Buka Ruang Dialog yang Tertutup Selama 25 Tahun

Namun setelah dibayarkan uang muka, ternyata rekanan itu tidak mengerjakannya. Sehingga Pemkab Lotim meminta untuk memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Langkah hukum yang telah dilakukan saat itu tambah Rohman, menggugat secara perdata melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung beberapa waktu lalu. Meskipun akhirnya kalah di pengadilan.

Ket. Kasi Intel Kejari Lotim L.Muhammad Rasyidi, SH ( foto/dy)

Ditempat terpisah, Kasi Intel Kejari Lombok Timur, Lalu M. Rasyidi, SH, tidak ingin membeberkan materi pemeriksaan mendalam atas pemeriksaan mantan Sekda Lotim Drs. Rohman Farly.

Pemeriksaan kepada Rohman Farly hanya sebatas saksi karena dinilai mengetahui proses pelaksanaan lelang proyek tersebut.

Pemeriksaan terhadap saksi sebut Rasyidi sudah sekitar 20 orang. Dan menurut rencana, saksi lainnya seperti pihak Bank BUMN dan mantan Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim.

Baca Juga  Masyarakat dan Investasi Harus Menemukan Win-Win Solution

“Saksi-saksi ini akan kami panggil Senin pekan depan. Dan, satu saksi lagi yakni mantan plt. Kadis PU tahun 2016 berinisial Sat,” sebut Rasyidi.

Selain itu jelasnya, penyidik jaksa tidak mau masuk dalam ranah gugatan yang dilayangkan Pemkab saat itu. Namun, lebih melihat adanya kerugian negara. Karena, uang muka yang sudah diterima pihak rekanan sebesar 20 persen itu tidak dilaksanakan. Termasuk denda yang harus dibayarkan rekanan bersangkutan.

Kasus ini sudah dalam tahap proses penyidikan dan progressnya mencapai 60 persen. Dinaikkan kasus ini karena penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang cukup.

“Kami masih menunggu hasil audit BPKP karena sudah dilayangkan permintaan untuk diaudit,” jelasnya. (wr-dy)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar