Minimalisir PMI Ilegal, Disnakertrans Lotim Bentuk Satgas

0
129

LOMBOK TIMUR, wartarinjani.net — Meminimalisir pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur membentuk tim Satuan Tugas (Satgas). Sejatinya, Tim Satgas ini beranggotakan  Disnakertrans, Polri dan pemerhati PMI. Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi PMI asal Lombok Timur.

Ket. Kabid Penempatan dan Perlindungan Disnakertrans Lotim M. Hirsan (foto/Sid)

Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Lotim, M. Hirsan menyebutkan, Tim Satgas PMI dibentuk tahun 2021. Selain memberikan perlindungan juga untuk menertibkan penerbitan dokumen pemberangkatan bagi PMI.

“Jika ada perekrutan secara ilegal, kami akan segera berkoordinasi untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi itu dan langsung bergerak ke lapangan,”  tegas Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Lotim, M. Hirsan, Selasa, (2/3).

Baca Juga  DPRD Setujui Dua Perda Pemkab Lotim Untuk Ditetapkan

Selain membetuk tim satgas, sambungnya,  pihak Disnakertrans Lotim juga akan menertibkan penerbitan paspor bagi PMI tersebut. Karenanya, penerbitan paspor ini seringkali disalahgunakan.

“Sering saya suarakan juga, baik di provinsi maupun di pusat. Paspor ini seringkali disalahgunakan. Dulu memang ada paspor 24 untuk tenaga kerja tapi sekarang sudah tidak berlaki lagi, sekarang semuanya sama,” katanya.

Ditambahkan Hirsan, pihaknya terus berupaya untuk mengarahkan masyarakat yang hendak membuat paspor, agar selalu membuat paspor di Unit Layanan Pembuat Paspor (ULPP) dan harganya juga tidak terlalu mahal.

Baca Juga  Kabur Saat Pelatihan di BLKLN Jatim, CPMI Asal Lotim Alami Patah Tulang

“Kalau melalui calo, luar biasa mahalnya bahkan harganya dua kali lipat.  Calo ini hanya mementingkan diri sendiri,” imbuhnya.

Hirsan mengharapkan pihak desa juga bisa mendeteksi warganya yang hendak berangkat ke luar negeri secara ilegal. Hal tersebut guna mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari.

“Tetapi kita juga menyadari bahwa, permasalahan di desa juga tidak sesederhana yang kita bayangkan, mereka juga harus punya dasar dan landasan hukum,” tutupnya. (wr-sid)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar