OJK NTB Dorong Pemkab Lotim Subsidi Sektor Peternakan

0
98
SUBSIDI: OJK NTB mendorong Pemkab Lotim untuk memberlakukan subsidi di sektor peternakan. (Suhaidi/Warta Rinjani)

SELONG, Warta Rinjani—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB mendorong kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberlakukan subsidi bagi masyarakat di sektor peternakan.

Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK NTB, Bambang Y Antariksawan menyatakan, 

Tim Pengawas Keuangan dan Aset Daerah (TPKAD) merasa berkepentingan terhadap kemajuan akses keuangan daerah. Keuangan daerah ini sebagai salah satu pemicu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemda Lotim disebutnya bisa mengusulkan sektor-sektor andalan yang selama ini terkendala dengan akses keuangan.

“OJK hadir di sini bersama pelaku industri keuangan untuk membantu Pemkab Lotim. Terkait dengan subsidi bunga yang disiapkan melalui APBD melalui peternak, ini yang diskusikan bagaimana skemanya. Siapa yang eksekusi dan bank mana saja yang sudah siap. Kita matangkan bersama tim pleno,” kata Bambang Antariksawan yang juga merangkap selaku Manajer Internal OJK NTB, kepada Warta Rinjani, Senin (24/2).

Baca Juga  Gubernur NTB Ajak Pemuda Lakukan Perubahan

Usai menggelar rapat pleno bersama Bagian Ekonomi Pemkab Lotim dan lembaga keuangan lainnya, Bambang mengakui bahwa Tim TPKAD ini mendapat perhatian luas dari OJK pusat. Selain itu merupakan bagian strategi kerjasama pemerintah dan OJK.

Sesuai arahan Presiden RI beberapa waktu lalu, TPKAD nanti akan dilombakan. Bahkan, kepala daerah yang dinilai berhasil menerapkan TPKAD akan memperoleh reward dari Presiden dan OJK pusat.

Dalam pelaksanaannya, OJK akan melakukan monitoring secara berkala dengan melihat peningkatan grade yang sudah dihasilkan. Misalnya di sektor pertanian. Termasuk sejauh mana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah dikucurkan. Sehingga dalam proses pelaksanaannya akan dievaluasi sekaligus diberi masukan persoalan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait.  

Baca Juga  Jaga Kondusifitas, Masyarakat Desa Rambitan dan Ketara Sepakat Serahkan Konflik ke APH

“Ini nantinya bisa menjadi brandmatch atau model bagi program selanjutnya. Ini potensi daerah yang harus kita gali dan fasilitasi dan kita gandeng. Semua pihak akan memperoleh manfaat keuntungan. Pelaku usaha memperoleh pasar, pemerintah mensejahterakan masyarakat, OJK dari sisi literasi dan edukasi konsumen bisa masuk ke wilayah itu,” jelasnya.

Penerapan sistem TPKAD yang sudah berlangsung baru Pemprov NTB dan Kotamadya Bima. Menyusul, Lombok Timur dan Kabupaten Bima. 

Ia meyakini bahwa lembaga keuangan sudah siap memberikan dukungan. Dukungan ini sebagai upaya percepatan untuk memberikan akses kepada pihak terkait. Manfaat yang bisa dipetik nantinya bahwa akses masyarakat dapat terlayani. 

“Lembaga keuangan bisa menyalurkan keuangan dan masyarakat bisa melakukan akses kredit untuk usahanya,” ujarnya. (dy)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar