Pemerintah Lebih Lalai Bayar Pajak Ketimbang Masyarakat

0
53

LOMBOK TIMUR – Wakil Bupati Lombok Timur H.Rumaksi Sjamsuddin, SH meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menganggarkan dan meningkatkan disiplin dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Diakuinya, pemerintah cenderung lebih lalai dibanding masyarakat umum soal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Wabup Rumaksi mencontohkan, tidak dianggarkannya pajak kendaraan oleh OPD mengindikasikan aparatur pemerintah lalai kewajiban akan pajak.

Dalam sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBB-P2 yang berlangsung Kamis (10/6) di Rupatama 1 kantor Bupati Lombok Timur, Rumaksi mengapresiasi upaya jemput bola yang dilakukan untuk mengoptimalkan realisasi pajak.

Baca Juga  DBHCHT Triwulan I, Pemkab Lotim Terima Transfer Pusat Rp. 16 Miliar

Apresiasi ini termasuk terhadap upaya yang dilakukan Bapenda Lombok Timur bekerja sama dengan kecamatan dan desa.

“Saya optimis realisasi pajak akan mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang,” ungkap Rumaksi.

Wabup juga menyoroti alih fungsi lahan yang belum diakomodasi dalam pajak bumi bangunan. Hal tersebut berdampak terhadap target pajak. Menyikapi hal tersebut Wabup meminta agar dilakukan evaluasi terhadap nilai jual objek pajak (NJOP) yang akan berkorelasi terhadap besaran nilai pajak.

Baca Juga  Bahas PDAM, LSM LIRA -Anggota Komisi III, Bersitegang

Usai membuka kegiatan, Wabup melakukan pemasangan rompi petugas pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan ini dihadiri pula Kepala Bappenda Provinsi NTB H. Amry Rakhman,  Kepala PT. Jasa Raharja  Cabang NTB Sigit Harsimun, serta sejumlah pemateri  baik dari Bappenda provinsi NTB maupun dari Jasa Raharja. (wr-di)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar