Pemkab Lotim Lunasi ADD dan BHPRD yang Tertunda

0
168

LOMBOK TIMUR, wartarinjani.net – Pemkab Lombok Timur menepati janjinya untuk membayar sisa Alokasi Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp. 9 miliar yang belum terbayar tahun 2020. Penyelesaian pembayaran  ADD dan BHPRD itu akan dibayar di tahun anggaran 2021.  Sementara, penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp. 22 miliar lebih, menunggu hasil perhitungan SIMDA (Sistem Informasi Managemen Daerah).

Sekretaris Daerah Lombok Timur Drs HM Juaini Taofik MAp, meyakini bahwa hutang Pemda atas sisa pembayaran ADD dan BHPRD akan dicairkan dan akan ditransfer hari ini juga ke rekening semua desa yang  sebelumnya tertunda di tahun 2020.
Hutang sebesar Rp. 9 miliar tersebut sudah teralokasikan untuk dibayarkan sehingga desa dapat memanfaatkan untuk kepentingan desa.

Baca Juga  Antisipasi Potensi Transmisi Covid-19, Wagub Apresiasi Langkah Kapolda NTB

Sedangkan, sisa pembayaran untuk pihak ketiga sebesar Rp. 22 miliar akan diselesaikan pada awal bulan Februari 2021 mendatang.

“Kami masih menunggu hasil perhitungan SIMDA dulu,”; ungkap Juaini Taofik kepada media usai menghadiri rapat evaluasi Banggar dewan di kantor DPRD Lotim, Kamis (28/1).

Diakui Juaini Taofik, hutang yang sudah jatuh tempo itu akan dibayarkan sepenuhnya. Sebab, sisa kas daerah saat ini sekitar Rp. 45 miliar. Jika dibayarkan, maka masih tersisa Rp. 15 miliar lagi.

Baca Juga  Pemprov NTB dan BI Bersinergi Dorong UMKM Lokal Naik Kelas

“Logikanya, kalau hutang yang sudah jatuh tempo itu dibayarkan sebesar Rp. 31 miliar, maka kas daerah masih memiliki simpanan sekitar Rp. 15 miliar. Artinya, saldo kas masih lebih banyak ketimbang hutang,” tandasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pemkab Lotim belum membayar ADD sebanyak 166 desa. Sedangkan BPHRD 2020 untuk semua desa. Total nilai yang belum terbayar sebesar Rp. 9 miliar. (wr-dy)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar