Peningkatan Kompetensi Haramkan Pungli

0
39

WARTA RINJANI—Dugaan maraknya praktik uang dalam peningkatan kompetensi guru menjadi atensi serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.

“Guru dan kepala sekolah tidak perlu menggunakan uang dalam upaya meningkatkan kompetensi. Ini tidak dibolehkan karena
perbuatan tersebut tergolong pungli,” kata Kepala Dinas Dikbud Lotim, HM Zainuddin, di hadapan ratusan kepala sekolah (Kasek) SD/SMP di Sakra, belum lama ini.

Apa yang dilontarkannya itu disampaikan di hadapan kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS0 Lombok Timur. Pertemuan ini berlangsung di SMPN 1 Sakra.

Hal itu disampaikan lantaran tidak ingin instansi yang dipimpinnya dicitrakan kotor. Pihaknya ingin birokrasi di instansi yang dipimpinnya jauh lebih bersih. “Karena tujuan saya juga untuk memangkas birokrasi yang tidak efektif,” tegasnya.

Peningkatan kompetensi dengan menggunakan uang disebutnya sebagai perbuatan melawan hukum. Pelaku yang menjalankan aksi ini bisa merugikan diri sendiri jika diciduk oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga  Diduga Hasil Hubungan Gelap, Bayi Tak Berdosa Dibuang di Sungai Darmasari - Sikur

Selain itu, ia juga menegaskan tentang pentingnya pengelolaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini sepenuhnya diberikan keleluasaan kepada pihak sekolah dalam mengelola, termasuk kepengurusannya.

Dengan keleluasaan ini, paparnya, pihak sekolah tidak perlu lagi dihadapkan dengan birokrasi yang panjang. Pihak sekolah tidak perlu lagi meminta tanda tangan kepala bidang (Kabid), kepala dinas (Kadis) ataupun Direktur BOS.

Diputusnya mata rantai ini disebutnya semata-mata ingin menghindarkan para pelaku pendidikan dari aksi pungli. Langkah ini diambil agar jajarannya tidak ada yang tersandung kasus hukum.

Ia mengingatkan, sekolah tidak perlu memberikan fasilitas ataupun jamuan ketika ada pihak dinas turun melaksanakan monitoring atau pengawasan. Larangan ini ditegaskan lantaran pejabat yang turun sudah digaji negara.

Baca Juga  Bunda Niken Ajak Kader PKK NTB Maksimalkan Penggunaan Aplikasi SIP Posyandu

Jika kebiasaan seperti itu ditradisikan di lingkungan pendidikan Lombok Timur, Zainuddin khawatir sekolah-sekolah “miskin” akan mengeluh. Kebiasaan memberikan jamuan terhadap pejabat disebutnya selama ini identik dengan sekolah-sekolah yang “kaya”.

Terpisah, Anggota Dewan Pendidikan Lombok Timur, Mastur Sonsaka mengakatan, apa yang ditegaskan Kepala Dinas Dikbud sangat diapresiasi. Kedepan, dunia pendidikan di Lotim diharap mampu terbebas dari aksi pungli.

“Selama ini pungli kerap menjadi rahasia umum. Hal-hal macam ini tidak perlu dilanggengkan karena sangat merusak mental para pendidik kita,” ucapnya.

Membangun pendidikan di Lotim, tegasnya, harus didasari semangat yang bersih dan tulus. Sikap ini dianggap penting karena akan menjadi teladan bagi generasi penerus.

Jika aksi pungli dilanggengkan dalam dunia pendidikan, tegasnya, bukan tidak mungkin menjadi penyebab rusaknya dunia pendidikan. Mengingat selama ini institusi pendidikan dikenal sebagai tempat mencetak manusia seutuhnya. (WR1)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar