Permen KP 56 Minta Direvisi, Menteri Ngotot Larang Ekspor

0
109

JEROWARU, Warta Rinjani – Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ke Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur NTB membuat masyarakat berharap ada perubahan atas aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 56. Aturan yang selama ini berlaku dinilai memberatkan nelayan.

Menteri Kelautan dan Prikanan, Edhy Prabowo mengatakan, ia melihat masyarakat santusias terkait wacana revisi aturan itu. Namun, pembudidaya sampai saat ini nelayan harus taat ada aturan yang berlaku. “Kedepan aturan ini segera kami perbaiki. Tapi, sebelum itu kami akan sampaikan dulu ke Presiden,” kata Mentri Kelautan dan Prikanan RI,Edhy Prabowo, amis (26/12).

Dalam kunjungannya itu, Edhy menegaskan, bagi nelayan yang ingin budidaya diberikan ruang. Sementara yang yang ingin menangkap untuk dibesarkan juga dipersilahkan. “Yang sudah berjalan, silahkan dijalankan dulu. Tapi, harus memperhatikan kaidah lingkungan yang ada agar tidak terjadi pencemaran,” ucapnya, Kamis (26/12).

Meski memberikan nelayan hak tangkap dan budidaya, pihaknya memastikan ekspor bibit lobster ke luar negeri masih ditutup. Kebijakan ini diambil untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Bagi Edhy, kebijakan larangan ekspor ini sangat berdasar. Lewat larangan ini diharapkan kebutuhan bibit lobster dalam negeri mampu terpenuhi.
Ditegaskan, larangan ekspor belum dibuka sampai sekarang. pemerintah masih memberlakukan aturan lama dan tidak ada aktivitas ekspor secara legal.

Karena itu, ia mengingatkan penegak hukum untuk terus menjaga agar tidak ada benih yang keluar. “Kami berharap kepada aparat-aparat yang ada di bandara, Angkatan Laut, polisi, Polairut, KKP, dan BKIPM tetus berjaga-jaga. Tidak boleh ada benih lobster yang keluar,” tegasnya.

Sejauh ini, ia mengaku jika nelayan sudah setuju siap merestocking bibit sebesar 5 persen untuk dibudidaya. Lewat kesepakatan restocking diharapkan semoga bisa diterapkan secara nosional. Andai program restocking 5 persen dari bibit lobster ini berhasil 2 persen, dipastikan kebutuhan dalam negeri sudah tertangani di masa datang.

Adanya suara revisi Permen KP 56 lanjutnya, sangat disyukuri pihaknya. Suara ini dinilai sebagai respon partisipatif arus bawah terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyebut wacana revisi ini harus terus didalami kesiapannya. Terlebih masih tersisa waktu hingga beberapa minggu kedepan untuk revisi aturan yang sedang berlaku.

Bagi Edhy, tantangan sebenarnya tidak ada. Terlebih nelayan sangat antusias melakukan budi daya. Namun, budidaya ini masih dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. “Nelayan melakukan budidaya masih sembunyi, polanya dengan meletakan ikan di atas lalu lobster di bawah,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebenarnya ini tidak boleh terjadi seolah olah tidak ada yang mengawasi nelayan. Masih ada negara yang akan terus mengawasi. Karena itu, tidak salah juga penegak hukum menjalankan tugasnya karena ada aturan yang dijalankan. Ia menyebut NTB memiliki potensi bibit lobster yang besar. Dalam data kementerian diaebutnya ada sekitar 20 jutaan bibit lobster yang tersebar di NTB.

“Dengan jumlah bibit itu, penekanan kita pada upaya program restocking,” bebernya.

Senada, Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy mengatakan, kedatangan Menteri KKP membawa perubahan angin segar. Perubahan ini terutama sekali pada aspek budidaya dan income masyarakat. “Lima tahun kemarin, masyarakat kita berpuasa di sini. Mereka mau menjual bibit lobster tapi takut ditangkap,” ungkapnya.

Dikatakannya, sekarang ini era keterbukaan. Dengan perubahan keputusan menteri itu berdampak baik ke masyarakat Lotim. Ini sangat dirasakan terutama masyarakat Lotim para nelayan pembudidaya lobster khusunya wilayah selatan. “Semoga perubahan peratauran ini akan berdampak baik bagi nelayan pembudidaya. Kami berharap kebijakan itu betul-betul diterapkan,” ucapnya.

Sentara itu, nelayan pembudidaya lobster, Amaq Kadun beraharap, peraturan ini direvisi secepatnya. Lewat revisi ini diharapkan petani budidaya bisa menjual bibit lobster ukuran tertentu. “Nelayan di sini beraharap bisa mejual lobster yang 1 ons saja, tidak seperti sekrang harus 2 ons. Agar perguliran masa panen dan perawatannya lebih cepat,” ucapnya.

Ia mengatakan, aturan yang saat ini diterapkan tidak sesuai dengan harapan nelayan khususnya pembudi daya lobster. Keharusan mwnjual bibit lobster seberat 2 ons disebutnya cukup sulit. Mengingat proses pembesaran bibit lobater seukuran itu bisa memakan waktu 4 sampai 5 bulan. “Semakin lama usia proses budidaya, semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan,” tegasnya. (cr-pol)
#

Saipul/Warta Rinjani
LARANG EKSPOR: Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo memastikan masih tetap memberlakukan aturan larangan ekspor bibit lobster.
Baca Juga  NTB Care, Wujud Keterbukaan Informasi Publik

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar