Semrawut, Pasar Paok Motong Direlokasi

0
206

SELONG, Warta Rinjani—Kesemrawutan arus lalu lintas yang ditimbulkan oleh para pedagang di Pasar Paok Motong menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pasar ini sedang dalam proses relokasi

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Slamet Alimin mengatakan, prose relokasi diharapkan tuntas Jumat, (31/1). Proses relokasi sudah dimulai sejak, Senin (27/1) lalu.

“Hari JUmat itu kita harapkan semuanya sudah kelar direlokasi,” jelasnya.

Terhadap relokasi yang akan dilakukan Alimin mengatakan, masih ada beberapa orang dari penyewa toko yang masih bertahan. Kondisi ini membuat pihaknya harus inten berkoordinasi dengan penyewa tersebut.

Beberapa pedagang yang enggan pindah ini, jelasnya, lantaran masih harus disepakati soal Hak Guna Bangunan (HGB) yang dipegang pedagang. HGB itu berlaku hingga 2027 mendatang.

Alimin menyebutkan, mengenai lokasi pasar yang baru disebutnya sudah tidak ada masalah. Pasar baru yang dijadikan tempat relokasi disebutnya sudah bisa menampung semua pedagang di Pasar Paok Motong.

Baca Juga  Bahu Jalan Wisata Pantai Labuhan Haji Ambrol

Meski pasar baru tujuan relokasi cukup memadai, jelasnya, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan serta  komunikasi. Pihaknya tidak ingin memaksa para pedagang untuk pindah dari lokasi itu.

“Mengenai lokasi sudah tidak ada masalah karena akan ada penambahan lagi,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain Bapenda Lotim, Jayadi menyatakan, dalam hal relokasi pedagang di Pasar Paok Motong pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi. Langkah ini sudah dilakukan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Timur maupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan cara turun ke lapangan maupun di kantor.

“Namun hasilnya masih ada beberapa yang belum menemui kesepahaman antara pedagang, kaitannya dengan pemilik Hak Guna Bangunan (HGB),” jelasnya.

Di Pasar Paok Motong, ungkapnya, masih ada 40 unit kios yang masih berlaku HGB-nya. Para pemilik Hak guna Bangunan (HGB) menuntut kompensasi bebas sewa di pasar baru selama tujuh tahun sesuai dengan sisa HGB mereka.

Baca Juga  Soal Kuota CPNS dan PPPK Lotim, BKPSDM Akui Ada Kesalahan Teknis

Padahal, lanjutnya, jika mengacu pada pasal 11 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPH sudah  diatur tentang penyusutan gedung dengan metode garis lurus dan asumsinya pada Hak Guna Bangunan (HGB). Terlebih HgB yang dipegang ini diterbutkan pada tahun 1997 akan berakhir pada tahun 2027.

Dari rentang waktu terbitnya HGB, terangnya,  taksiran biaya sekitar 25 jt. Maka sisa HGB di tahun 2020 sekitar Rp 5jt karena menggunakan metode garis lurus. Dari dasar itulah pihaknya menghitung nilai kompensasi yang dikaitkan dengan tarif kios yang ada di pasar baru.

“Di pasar baru sudah terbit Surat Keputusan Bupati Lombok Timur tentang sewa tarif. Berdasarkan hitungan dan asumsi nilai HGB Rp 25 jt maka nilai kompensasi bebas sewa dari pemilik itu sekitar 19,8 bulan atau kami bulatkan menjadi 20 bulan (1 tahun 8 bulan) tanpa sewa. Namun pemilik HGB menuntut 7 tahun sesuai dengan sisa HGB-nya. Ini yang belum memiliki titik temu,” katanya.  (dy)

Berita & Photo : Suhaedi/Warta Rinjani
Berita Photo : “SEMRAWUT” Potret pasar Paok Motong yang kerap bikin macet. Pasar ini dalam proses relokasi

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar