Semua Desa di Kecamatan Sikur Belum Rampungkan ABDes

0
380

SIKUR, Warta Rinjani—Tercatat sebanyak 14 desa yang masuk dalam wilayah administrasif Kecamatan Sikur Lombok Timur belum merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) tahun 2020. 

Padahal jika dirunut dari proses perencanaan yang sudah dilalui sebelumnya, seharusnya hal tersebut sudah selesai pada Desember 2019 lalu.

Sekretaris Camat Sikur Taufik Hidayat menyebutkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan penekanan terhadap 14 desa yang ada untuk segera melaporkan APBDes dan RKPDesnya. Namun demikian, tak satu pun dari desa tersebut memberikan laporan.

“Bulan Januari 2020 sebenarnya semua sudah rampung, tapi yang terjadi sekarang desa-desa tersebut masih berfikir memakai pola lama, yakni pada tahun sebelumnya,” sebutnya, Senin (10/2).

Taufik mengakui, pada tahun sebelumnya sekalipun APBDes dan RKPDes belum jadi, tapi anggaran masih bisa dicairkan. Hanya saja, kondisi itu berbeda denga tahun ini. Pola tersebut sudah tidak bisa terpakai.

“Saat ini, tidak bisa anggaran dikeluarkan sebelum APBDes diselesaikan,” terangnya.

Baca Juga  Polres Lotim Amankan Puluhan Preman

Taufik menegaskan, hingga memasuki pertengahan Februari ini, belum ada satu pun desa yang mengantarkan APBDes, RKPDesnya kepada pemerintahan kecamatan. Padahal itu sangat penting terutama dalam proses penggajian perangkat desa. 

“RKPDes itu harus ada, baru kemudian bisa diajukan pencairan SILTAP dan Dana Desa (DD),” lanjutnya.

Dikatakan Taufik, pihaknya telah sabar menunggu pemerintah desa untuk segera memberikan laporan tersebut. Padahal, sebelum itu pemerintah desa sudah menggelar musrenbang di tingkat desa, tapi laporan hasil musrenbang yang termuat dalam APBDes dan RKPDes tidak kunjung diselesaikan.

Karena molornya laporan itu, akhirnya pihaknya mengambil sikap harus mengevaluasi APBDes masing-masing desa.

“Untuk kecamatan Sikur semua desa belum memiliki APBDes tahun 2020,” tutupnya.

Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Sikur Bq Windi menyebutkan, dalam evaluasi APBDes ini pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan semua desa. Pihaknya juga telah bersurat untuk segera mengumpulkan APBDes dan RKPDes.

“Awal Januari saya melakukan rapat koordinasi dengan semua perangkat desa dari sekretaris, Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan terkait dengan RKPDes. Semua sepakat memberikan paling telat satu minggu, tapi ternyata tidak ada,” sebutnya.

Baca Juga  BP3AKB Lotim Dorong Dikbud Buat Aturan Tentang Pernikahan Dini

Windi mengatakan, setelah tidak ada yang memberikan laporan, pihaknya kemudian melayangkan surat kepada pemerintah desa. Surat tersebut berisi agar ada evaluasi APBDes. 

Langkah yang diambil ini disebutnya sangat penting. Mengingat jika APBDes tidak selesai berdampak pada pembangunan di desa. Ini karena pemdes tidak akan bisa mencairkan dana desa.

Lebih jauh dikatakan Windi, pihaknya mengambil tindakan evaluasi ini karena tidak ada respon dari desa. Semua desa yang ada di Kecamatan Sikur belum mengumpulkan RKPDes maupun APBDes.

“Kami hanya minta drafnya saja, berbentuk Excel juga tidak apa-apa. Yang penting ada dasar kami menyampaikan usulan ke kabupaten,” katanya.

Sementara itu, Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Sikur Alwan menyebutkan, Pihaknya tetap melakukan monitoring terhadap kendala-kendala dalam menyelesaikan APBDes. Praktis, nantinya Pembina Teknis Pendamping Desa (PTPD) yang ada di kecamatan melakukan pencermatan terhadap kendala yang ada di desa. 

“Tulang punggung desa ada sama dana transfer ini, kalau tidak disupport dengan dana maka akan lumpuh roda pembangunan di desa dan masyarakat akan dirugikan,” jelasnya. (cr-yk)

Hairul Subawaih/Warta Rinjani

FOTO: Taufik Hidayat

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar