Setiap Tahun, Pemkab Lotim Surplus Anggaran

0
347

SELONG, Warta Rinjani—Pada tahun 2020, Kabupaten Lombok Timur menerima transferan dana APBN sebesar Rp 1,09 triliun. Dana tersebut turun 20,67 persen atau sekitar  Rp. 283,17 miliar dibanding tahun 2019, yang memperoleh angaran sebesar Rp. 1,37 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, HM Juaini Taufik mengatakan, meski mengalami penurunan tetapi di lain sisi Pemkab Lotim memperoleh dana tambahan lain yakni Dana Insentif Daerah (DID).

Menurutnya, pola belanja daerah masih seimbang. Sebab, Pemkab Lotim mengalami surplus anggaran setiap tahun. Dimana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan, terdapat selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

APBD Lotim yang telah disusun bulan November 2019 serta belanja riil per 31 Desember 2019, terdapat selisih hingga Rp 9 miliar. Dari jumlah ini asumsi SILPA Lotim mencapai Rp 69 miliar. Ternyata setelah tutup kas per 31 Desember mencapai Rp 78 miliar.

“Berarti Lotim mengalami surplus anggaran. Padahal seluruh yang kita anggarkan dalam komponen belanja, baik belanja langsung maupun tidak langsung pada anggaran 2020 sdh terpenuhi. Sehingga angka surplus Rp 9 miliar,” ujar calon Sekda Lombok Timur ini kepada Warta Rinjani, Selasa (11/2).

Surplus ini berasal dari platform pendapatan pada tahun berjalan. Ia mencontohkan pada tahun 2019 diasumsikan salah satu komponen pendapatan Lotim dari bagi hasil pajak dari Pemprov NTB. Sebelumnya, Pemkab Lotim menerima pendapatan dari hasil pajak sebesar Rp 98 miliar.

Baca Juga  SMSI Temui MPR RI: Soal Penembakan Wartawan, Komnas HAM Perlu Bentuk Tim Pencari Fakta

Namun, setelah tutup kas pada 31 Desember 2019, diperoleh hingga Rp 111 miliar. Sehingga, Lotim mengalami surplus anggaran sebesar Rp 13 miliar.

Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Dia menambahkan, struktur APBD Lotim berasal dari tiga pendapatan. Diantaranya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana transfer dan lain2 pendapatan daerah yang sah. Dana transfer pusat,  DAU dan DAK. Sayangnya DAK fisik thn 2020 Kabupaten Lombok Timur sedikit mengalami penurunan.

Kendati demikian, Juaini Taufik tidak merasa resah dengan adanya penurunan DAK. 

“Kenapa turun?  kembali lagi dari defenisi DAK yakni dana yang ditransfer dari pusat lalu menjadi sumber pendapatan daerah untuk membiayai urusan-urusan Pemda yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Nah, prioritas itu sudah dilaksanakan daerah sehingga anggaran dikurangi,” jelas Juaini.

Pengurangan DAK, jelasnya, karena Lotim dinilai telah melaksanakan program kegiatan sebagai salah satu daerah tertinggal. Menariknya, walaupun DAK turun tapi Lotim mendapat dana tambahan berupa DID tahun 2020.

Baca Juga  Kini, Lotim Sudah Berstatus Zona Oranye

Sebelumnya, DID Lotim hanya memperoleh DID sekitar Rp 9 miliar. Tahun 2020 bertambah menjadi Rp 18 miliar. Pengalokasian dana tambahan tersebut diarahkan kepada program permukiman yang sebelumnya hanya pada program pelayanan dasar.

“Patut diingat penganggaran APBD merupakan hak bersama Pemda dan DPRD Lotim. DPRD punya hak budgeting.

Dalam pengesahannya harus melalui mekanisme APBD perubahan. Tidak musti dibahas mengenai surplusnya tetapi ada penyesuaian pada tahun berjalan,” tandas Juaini Taufik.

Diketahui sebelumnya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, telah disepakati.

Rincian belanja negara tersebut akan disalurkan melalui KPPN Selong terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh 27 satker Kementerian/Lembaga sebesar Rp 659,97 miliar, turun sekitar Rp 108,63 miliar atau 14,13 persen dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar Rp 768,60 miliar.

Lanjut, DAK fisik dan Dana Desa sebesar  Rp 427,13 miliar, turun sekitar Rp. 174,36 miliar atau 28,99 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 601,49 miliar. 

KPPN Selong juga melayani 31 satker Kementerian/Lembaga di Kabupaten Lombok Timur.  Sampai dengan akhir bulan November tahun 2019, anggaran belanja kementerian dan lembaga telah terserap sebesar Rp 683,74 miliar atau 88,96 persen dari pagu sebesar Rp 768,60 miliar.

Sedangkan DAK fisik dan Dana Desa, sampai dengan akhir bulan  November 2019 telah disalurkan dana sebesar Rp 515,26 miliar atau 85,72 persen dari pagu sebesar Rp 601,49 milyar. (dy)

Suhaidi/Warta Rinjani

Foto: HM Juaini Taufik

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar