SK Penetapan Anggota BPPD Lotim Dievaluasi

0
347

SELONGWarta Rinjani—Hingga kini kontroversi pengukuhan dan penetapan nama-nama pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur berbuntut panjang. Walau demikian, Pemkab belum menininjau ulang SK Bupati Lotim dengan nomor : 188.45/002/PAR/2020, terkait pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim.

Namun, dalam waktu dekat ini, Pemkab Lotim melalui Bagian Hukum berjanji mengevaluasi dan merevisi kembali Surat Keputusan (SK) itu. Peninjauan ulang SK tersebut seiring masifnya sikap protes dari kalangan profesi kewartawanan (PWI) dan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lombok Timur.

Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Timur, Lalu Dhedi K, SH, mengungkapkan bahwa sinyalemen akan merubah keberadaan anggota BPPD Lombok Timur dalam waktu dekat. Langkah ini diambil  meski telah dikukuhkan oleh Bupati Lotim belum lama ini.

Baca Juga  Milestone Industri Baru Pencucian Sarang Walet di NTB

Ia menilai, perubahan nama-nama itu akan disesuaikan dengan aturan yang ada dengan pertimbangan hukum. 

“Tidak serta merta dirubah ataupun diganti. Tapi harus berdasarkan aturan karena nama-nama anggota BPPD telah di-SK-kan sebelumnya,” kata Dhedi, kepada wartawan.

Pertimbangan hukum itupun harus memenuhi rasa keadilan. Sebab, tidak semua anggota BPPD Lotim akan diganti kendati sejumlah pihak merasa keberatan dengan pencantuman nama mengatasnamakan profesi.

Seperti pemberitaan sebelumnya, PWI dan PHRI Lombok Timur memprotes SK penetapan dan pengukuhan sejumlah nama yang menjadi anggota BPPD Lombok Timur. Beberapa orang di dalamnya mencatut nama organisasi profesi.

Baca Juga  Bappenas RI Siap Bantu Kembangkan STIPark NTB dan Gesa Pembangunan Smelter

Sejumlah pengurus PWI Lombok Timur, bersikeras menolak penetapan nama anggota BPPD tersebut. Tidak saja mewakili profesi wartawan, nama anggota BPPD itupun bukan seorang wartawan. 

Pengurus PWI Lotim, Dimyati dan Syamsul Rijal mengingatkan untuk tidak mencatut organisasi profesi wartawan. Apalagi membawa nama-nama wartawan.

“Kami harap segera diklarifikasi dan dirubah,” kata Syamsul Rijal dan Dimyati di kantor Bupati, Senin (6/1). (dy)

Berita dan Photo : Suhaedi/Warta Rinjani
Keterangan Photo : Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Timur, Lalu Dhedi K, SH,
Baca juga berita seputar Lombok Timur dan update berita terbaru dari Suhaedi/Warta Rinjani

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar