Tupoksi Inspektorat Terkait RAPBDes Minta Dibatalkan

0
257

SELONG, Warta Rinjani–Sistem evaluasi yang diterapkan Pemkab Lombok Timur sebagai salah satu persyaratan pencairan dana desa (DD) ditentang Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) setempat. Inspektorat Lotim selaku institusi berwenang mereview (evaluasi) Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dianggap menyalahi tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga audit milik daerah itu sendiri.

Ketua Forum BPD Lombok Timur, Deni Rahman mengancam akan menolak segala bentuk pengebirian peraturan tentang desa. Terlebih jika aturan itu di dalamnya mencampuri urusan program dan kegiatan desa yang menggunakan dana desa.

Peraturan Bupati No. 2 tahun 2019 tentang pengelolaan anggaran desa, jelasnya, bertentangan dengan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205 tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Desa dan Permendagri serta turunannya.

Menurutnya, tupoksi Inspektorat hanya mengaudit setelah program kegiatan berakhir pada masa tahun anggaran. Selama ini, RAPBDes dievaluasi oleh kecamatan setempat dengan membentuk tim panitia evaluasi.

Jika dalam 20 hari tidak dilakukan evaluasi dari pihak camat, maka RAPBDes sudah dianggap sah dan dinyatakan berlaku. Jika sudah melalui tahapan evaluasi dan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, maka akan dilakukan perubahan.

“Kalau Inspektorat diberikan kewenangan untuk mengevaluasi APBDes, maka sudah menyalahi tupoksi Inspektorat itu sendiri. Inspektorat hanya lembaga auditor ketika program sudah selesai dilaksanakan oleh desa. Pastinya sudah menyalahi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Deni Rahman kepada Warta Rinjani, Senin (10/2).

Baca Juga  Kadis Kominfotik NTB Targetkan 100 Persen Badan Publik NTB Informatif

Ia menilai eksistensi lembaga pemerintah seperti camat, dianggap hanya sebagai simbol semata dan tidak ada artinya. Padahal, camat sebagai pemimpin wilayah kecamatan mengetahui secara persis program kegiatan desa setempat. Praktis, ia dianggap lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi.

Prosedur pencairan dana desa dengan menyertakan review lembaga inspektorat diyakini akan memperlambat kegiatan di tingkat desa. Apalagi SDM Inspektorat masih dipertanyakan mengingat desa yang harus dievaluasi sebanyak 239 desa.

“Seharusnya dapat dibedakan mana evaluasi dan audit. Audit dilaksanakan apabila desa sudah menyelesaikan kegiatannya dan ditemukan adanya penggunaan DD yang tidak sesuai,” jelasnya.

Sekarang ini saja, ujar Denni, kegiatan di desa sudah molor yang seharusnya Januari 2020 ini program kegiatan desa sudah mulai terlaksana. Padahal APBDes sejak November tahun  lalu sudah selesai dibahas.

Deni menganggap terjadi ketidakadilan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kabupaten. Jika fungsinya untuk mengevaluasi desa, mestinya juga harus mengvaluasi pula program-program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia juga mempertanyakan tentang kemandirian desa sebagaimana yang termaktub dalam peraturan pusat. “Percuma BPD dan desa menyusun program tetapi akhirnya dievaluasi. Bubarkan saja pemdes kalau aturannya begitu. Kita ingin mengajukan pembatalan Perbup karena ketidaksesuaian sistem peraturan perundang-undangan tentang desa,” tegasnya.

Baca Juga  Polres Lotim Amankan Puluhan Preman

Menjawab reaksi Forum BPD Lotim, Inspektur Inspektur Inspektorat Lombok Timur, M Khairi SIP MSi menganggap keliru terkait tupoksi tersebut.  Untuk menghindari kesalahpahaman, salah pakai dan salah anggaran dalam APBDes, apalagi  ingin memperpanjang prosedur, Inspektorat hanya menjalankan fungsi review sesuai yang diamanatkan pemerintah pusat bersama kejaksaan dan kepolisian.

Dalam penggunaan DD, jelasnya, tidak semua desa melaksanakan program kegiatan desa dengan seragam. Mengingat kebutuhan akan masing-masing desa pasti berbeda. Demikian pula topografi desa serta kebutuhan yang tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya.

Dikatakan Khairi, evaluasi RAPBDes bahkan tidak menyalahi aturan apalagi bertentangan dengan peraturan diatasnya. Secara eksplisit, Inspektorat hanya melakukan pencegahan (preventif) dalam penggunaan DD yang cukup besar digelontorkan oleh pusat agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum kades.

Pemerintah pusat disebutnya meminta kepada daerah mengawasi dan mengawal program kegiatan di tingkat desa. Bentuk pengawalan inilah yang disebut review.

Apakah program kegiatan desa sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Ataukah, sejalan dengan visi misi Pemda setempat.

“Sekarang kepala desa menyerahkan RAPBDes, sekarang kami review dan jika sudah ditandatangani BPMPD, bisa segera dicairkan. Semua ini berproses. Jika tidak diajukan untuk direview, maka lama juga akan dicairkan,” kata Khairi.

Semua pihak sepakat agar jangan semua desa seragam membelanjakan APBDes-nya. Karena masing-masing desa beda kebutuhan.

Dicontohkan, bila desa A butuh kendaraan seperti ambulance, mungkin bisa jadi desa B butuh dump truck. Dalam membelanjakan kebutuhan desa disebutnya bukan berdasarkan kemauan kepala desa, melainkan kebutuhan desa. (dy)

Suhaidi/Warta Rinjani

FOTO: Deni Rahman

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar