Warga Kembali Desak Tambang Pasir Besi Ditutup

0
276
TOLAK TAMBANG: Ratusan warga menolak kembali aktivitas tambang pasir besi yang dilakukan PT AMG di Dusun Dedalpak. (Saipul Yakin/Warta Rinjani)

PRINGGABAYA, Warta Rinjani—Aktivitas tambang pasir besi di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim) kembali beroperasi sejak beberapa hari lalu. Belum sampai seminggu, aktivitas penambangan justru diminta dihentikan oleh warga.

Tuntutan warag ini puncaknya diekspresikan lewat aksi unjuk rasa, Kamis (20/2).

“Dari berbagai kajian, ini memang tambang ilegal,” kata Koordinator Aksi, Muhammad Takdir, kala memimpin demosntrasi.

Meski ilegal, jelasnya, anehnya keberadaan perusahaan tambang yang dimotori PT AMG itu disebutnya tidak diketahui banyak orang. Bahkan, pihak pemerintah desa, camat dan wakil rakyat di DPRD Lotim disebutnya juga tidak tahu.

Ia heran semua pihak yang ia tanya mengaku tidak tahu menahu terkait legalitas izin beroperasi tambang tersebut. Padahal, persoalan tambang tersebut bukan kali ini saja disuarakan, tapi sudah berungkali.

“Karena itu kita minta aktivitas penambangan di lokasi yang ada agar segera dikosongkan,” tolaknya.

Ia menjelaskan, aktivitas tambang pasir besi ini kembali aktif pada tahun 2019 yang lalu. Namun, katanya, Pemdes yang seharusnya tau akan persoalan tersebut, ternyata tidak tahu menahu.

Karena ketidak tahuan tersebut, ia menuding, ada kong kali kong antara pemdes, camat, dan pihak AMG selaku pelaku tambang.

“Lalu kita mau bertanya ke siapa kalau semua tidak tahu,” herannya.

Padahal, lanjutnya, bupati telah mengatakan izin tambang tersebut sudah kadaluarsa. Ini menegaskan bahwa tambang tersebut ilegal.

Tapi anehnya tambang tersebut kembali beroperasi. Bukan hanya ilgal, tapi juga tidak jelas.

Menurutnya, masyarakat, di Pringgabaya khusunya di Desa Pohgading dari dulu menolak keras aktivitas tambang pasir besi tersebut. Karena akan berdampak pada lingkungan yakni salah satunya abrasi dan kerusakan lingkungan lainnya.

“Kita hanya meminta agar, Pemdes membuat surat ke Bupati untuk segera mencabut izin tambang tersebut,” katanya.

Baca Juga  Pilkades Serentak di Lotim Akan Diikuti 122 Calon

Bukan hanya tambang pasir besi yang membuat resah. Tapi, ada sejumlah tenaga asing yakni tenaga kerja dari China. Ia menjelaskan, tenaga tersebut diduga tidak memiliki identitas keimigrasian.

Ia mengakui, memang Pemdes sudah mengadukan hal tersebut ke pihak imigrasi dengan memeriksa empat tenaga kerja China tersebut. Alhasil empat warga tetsebut menurut keterangan imigrasi memiliki identitas yang lengkap.

“Namun yang diperiksa hanya 4 orang. Jumlahnya kan lebih dari 4,” katanya.

Jumlah tenaga kerja China di lokasi tambang disebutnya sekitar 11 orang. Selain itu, masyarakat resah dengan keberadaan warga Cina tersebut.

Penyebabnya yakni di negeri ginseng tersebut lagi terserang virus corona. Bukan tidak mungkin mereka membawa virus tersebut dan menyebarkannya ke tanah air.

“Untuk itu, sebelum hal buruk lainnya terjadi, Pemdes harus usir warga tersebut dengan menerbitkan surat larangan izin tinggal,” katanya.

Lantaran hal tersebut, ia mengatakan, aliansi warga yang turun menggelar demosntrasi itu memiliki empat tuntutan. Yakni mendesak bupati Lotim segera mencabut izin tambang pasir besi yang sudah sejak lama dinyatakan basi dan kadaluwarsa.

Tuntutan lainnya yakni mendesak bupati Lotim untuk menghentikan seluruh aktivitas perusahaan penambang. Pihaknya meminta juga agar mengosongkan wilayah Pantai Dedalpak dari para pekerja, kecuali aparat keamanan.

Selain itu, pihaknya mendesak Camat Pringgabaya dan Kades Pohgading untuk tidak memberi izin tinggal pekerja berkewarganegaraan asing (WNA China). Terlebih saat ini mereka mengontrak rumah di Desa Pohgading tanpa kejelasan identitas dan dokumen keimigrasian.

“Terlebih demi mengantisipasi mewabahnya virus corona yang sedang menjadi permasalahan global,” katanya.

Sementara salah seorang warga Dusun Dedalpak, yang merupakan anggota BPD desa setempat, Salihin mengatakan, Pemdes tidak pernah merespon keluhan masyarakat secara konkrit. Terbukti dengan Pemdes tidak pernah turun langsung, melihat keadaan di dusun tersebut.

Baca Juga  Gubernur NTB Buka Ruang Dialog yang Tertutup Selama 25 Tahun

Padahal, sudah berapa warga asing yang lalu lalang masuk. Bukan hanya warga asing, juga adanya alat berat yang sudah puluhan kali melewati perkampungan.

“Kami warga Dusun Dedalpak sangat sayangkan sikap Pemdes. Kita mau izin tersebut dicabut dan pihak AMG kosongkan lahan tersebut. Bupati kan sudah bilang izinnya sudah kadarluarsa,” tandasnya.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Pohgading, Muhasan mengatakan, ia mengaku baru sebulan duduk sebagai Pjs Kades. Namun karena hal tersebut, ia meminta kepada sekdes untuk mencarikan bukti surat ke bupati tentang pencabutan izin tambang tersebut.

Surat yang tertanggal 15 Agustus 2019 itu, katanya, sudah disampaikan ke bupati Lotim. “Jadi Pemdes sudah melakukan upaya terhadap perosalan izin tambang tersebut,” katanya.

Keberadaan warga asing yakni warga Cina, lanjutnya, begitu ada laporan dari warga. Pemdes langsung terjun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pihak keimigrasian.

Namun Pemdes, katanya,  tidak punya kewenangan apapun untuk mengusir warga tersebut. Yang punya kewenangan hanya imigrasi.

“Namun segala tuntuntan masyarakat hari ini akan kita aminkan dengan membuat berita acara yang dibubuhkan tanda tangan masyarakat untuk menolak dan mencabut izin tambang tetsebut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Wahana  Lingkungn Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Murdani mengatakan, PT AMG telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) dengan nomor 3832A/503/PPTI/IV/2010. Dalam izin tersebut, PT AMG fokus untuk eksplorasi jeni besi (FE) dan bahan mineral (DMP).

Tak hanya IUP, perusahaan ini juga telah mengantongi izin operasional dengan nomor 2821/503/PPT.II/2011. Dalam izin itu perusahaan ini memiliki luas lahan garapan menvcapai 1.300 hektar lebih.

Dari semua kepemilikan izin yang dimiliki perusahaan tersebut, jelasnya sudah usang alias kadaluarsa. Karena itu, pihaknya memintya gubernur dan bupati mencabut izin tersebut.

Tak hanya itu, warga disebutnya meminta Gubernur NTB dan Bupati Lotim memberikan penjelasan terkait surat kadaluarsa yang dimiliki perusahaan tersebut.  Perusahaan tersebut diminta harus segera ditertibkan.

“Segera tinggalkan lokasi tambang dan jangan sejkali-kali terbitkan izin tinggal terhadap WNA asal China yang bekerja di perusahaan itu,” tegasnya. (pol/qin)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar